PERAN DAN FUNGSI PEMANGKU KEBIJAKAN ZAKAT NASION

OLEH H.M. RASNA DAHLAN

Pengurus LPTQ Provinsi Banten

 

 

Zakat, Infaq Sedaqoh (ZIS) merupakan potensi berdasarkan upaya pengentasan kemisikinan jika didayagunakan secara optimal utuk oemberdayaan masyarakat (sosial empowering), pembangunan komunitas (community development), dan peningkatan kemakmuran rakyat (sosial development). Karena ada beberapa alasan:

Pertama; karena dalam agama Islam. Setiap individu berkewajiban mendistribusikan pendapatannya kepada para mustahiq (penerima zakat) yaitu fakir miskin (delapan Asnaf) seperti yang dimaksud dalam surat Ataubah ayat 60.

Kedua; mayoritas msulim, tentu total dana / hasil pengumpulan zakat tersebut cukup besar nilainya untuk didayagunakan secara optimal dan pendayaan masyarakat.

Masalahnya adalah bagaimana pengelolaan zakat itu bisa dilakukan dan bagaimana mekanismenya agar potensi zakat yang sangat bisa itu benar – benar dapat direalisasikan untuk kepentingan tersebut, sebagai tersebut, sebagai jawabannya adalah lahirnya UU. No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU. 23 tahun 2011.

Berangkat dari UU tersebut pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh beberapa lembaga yang diberi kewenangan untuk merealisasikannya. Dalam UU tersebut dikatakan bahwa lembaga resmi yang mengelola zakat adalah Badan Zakat Nasional (BAZANAS), disamping itu masyarakat dapat membantu Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lemabag yang memiliki otoritas melakukan optimalisasi pengelolaan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pembentukan lembaga pengelola zakat ini (BAZNAS) dan LAZ adalah suatu keharusan, mengingat pengelolaan zakat bukanlah perkara yang mudah. Mayoritas masyarakat muslim kita sendiri belum sepenuhnya menyadari letak urgensinya zakat dan pendayagunaannya bagi pembangunan komunitas (Community Develeopment) terutama dalam pembangunan masyarakat miskin. Selain kedua lembaga pengelola zakat tersebut, terdapat beberapa lembaga atau badan yang dibentuk oleh pemerintah serta badan – badan usaha swasta yang memiliki ruang lingkup kerja dalam membantu memperluas jangkauan perwujudan kesejahteraan masyarakat. Apa yang kurang dari keberadaan berbagai lembaga dan instansi tersebut adalah sinergitas kekuatan masing – maisng lembaga untuk membnatu menangulangi masalah kemiskinan di Indonesia.

Jika ditelusuri dengan baik, tidak dapat dipungkiri bahwa hampir seluruh lembaga atau badan yang dibentuk oleh pemerintah memiliki program pembangunan yang bertujuan meningkatkan martabat dan kesejahteraan masyarakat. Apa yang kerap domunculkan adalah mengapa berbagai program dan pembangunan tersebut tidak atau belum memenuhi harapan kesejahteraan masyarakat ? jawabannya adalah sudah sedemikian banyak diurai dan di ulas oleh berbagai kalangan dimana secara umum memberikan respon sangat besar tentang adanya “kekeliruan” didalam paradigma dan kebijakan pembangunan.

Selama ini paradigma dan kebijakan pembangunan dinilai masih jauh dari cara memanasikan manusia, sehingga masyarakat tidak menjadi subyek yang harus disertakan serta dilibatkan dalam seluruh proses pembangunan. Akibatnya, kebijakan pembangunan kerap tergelincir pada upaya untuk dapat menyelesaikan perecanaan program yang sudah tertera didalam lembaran – lembaran kertas, tetapi tidak memberikan dampak yang cukup signifikan bagi keberdayaan masyarakat untuk keluar dari lubang kemiskinan dan keterpurukan sosial lainnya.

Khusus mengenai kebijakan dibidang pengelolaan zakat pun harus diakui masih dalam tahap uji coba untuk mengukur sejauh mana struktur politik merespon kebutuhan penunaian zakat sekaligus juga mengukur sejauhmana kesadaran masyarakat untuk menunaikan dan mendayagunakan zakat demi kepentingan publik yang lebih luas. Para pemangku kebijakan, mulai dari kalangan pemerintah, para wakil rakyat (DPR) hingga kelompok masyarakat yang secara langsung memiliki wewenang untuk mengelola zakat sepatutnya membenjtuk suatu energi yang saling menguatkan agar tujuan utama penjelasan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat terwujud dengan baik, optimal dan sangat bermanfaat, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 23 tahun 2011, pasal 20 s/d 27 dan peraturan pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 / 2011.*

 

 

 

 

You might also like