HABIBIE DAN EKONOMI SYARIAH

Efi Syarifudin

Pengurus MUI Provinsi Banten

Saat ditetapkan menjadi Presiden ke-3, Habibie berada di pusaran politik yang penuh curiga. Ia disebut sebagai antek Orde Baru oleh pro-reformasi dan dianggap sebagai “penghianat” oleh pro-Orde Baru. Pasti, tidak mudah menjadi Habibie di saat itu.

Habibie dengan Presiden Soeharto memang dekat. Hingga dikatakan bahwa Habibie adalah anak emasnya Soeharto. Hal ini juga yang menyebabkan Habibie tidak bisa lepas dari citra Orde Baru saat menjadi presiden pengganti di masa transisi reformasi. Tapi Habibie bukan lah orang lemah, mentalnya baja, tak goyah oleh cemoohan anggota dewan saat laporan pertanggungjawabannya ditolak.

Ia tetap dihormati banyak orang, bahkan langsung diminta mengembangkan bakatnya di bidang teknologi oleh banyak pihak. Lalu ia memilih ke Jerman, karena di negerinya sendiri ia malah dipersalahkan. Kasus merdekanya Timur Leste, bagi sebagian orang, memang sulit dilupakan.

Cerdasnya Habibie memang bukan hanya sebagai insinyur teknik, ia pun cerdas sosial, boleh menyebutnya seorang teknokrat sosial.

Tidak cuma pesawat yang dikonsep lalu dibuat. Tapi sebagai seorang muslim akademis, sejak akhir 1990 Habibie telah menjadikan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) punya daya tawar ala akademis yang bisa diterima oleh Orde Baru. Kita tahu, tidak mudah mendirikan organisasi di masa Orde Baru, orde yang semu demokrasi, apalagi organisasinya berbasis gerakan Islam.

Orde Baru memang punya catatan tersendiri bagi umat Islam. Beberapa tindakan refresif terhadap umat Islam terjadi. Paling bersejarah di Jakarta adalah kasus Tanjung Priok. Baru kemudian jarak umat Islam terhadap kekuasaan Orde Baru mendekat, ketika dukungan militer terhadap Presiden Soeharto melemah.

Dalam pandangan Hefner (2000), posisi umat Islam dan Islam adalah seperti berada di tengah pasar keadilan, dimana terjadi tawar menawar antara lokalitas,  kapitalisme, dan demokrasi. Soeharto mulai mendekati umat Islam dan mulai menata simbol-simbol keislaman sebagai tawaran baru arus politiknya. Habibie merupakan salah satu orang yang Soeharto percaya untuk bisa membangun dukungan terhadap arus politik Soeharto saat itu.

Mungkin orang biasa-biasa saja melihat Habibie dan umat Islam. Habibie memang bukan ulama yang punya masa, tapi justeru itu juga yang membuat gerakan Islam yang disokongnya tidak memiliki resistensi yang kuat di  masa Orde Baru.

Faktanya, melalui ICMI banyak dilahirkan tawaran-tawaran dan saluran baru bagi umat Islam. Sebut saja di bidang media, Harian Umum Republika adalah koran nasional produk ICMI yang menjadi jalur aspirasi umat Islam dengan perwajahan nasionalis di masa Orde Baru.

Cara-cara yang dilakukan ICMInya Habibie memang sangat halus, cair dan bisa diterima Orde Baru. Maka pantas jika ICMI sering dicap sebagai bagian Orde Baru. Padahal hal ini merupakan kesempatan emas bagi umat Islam perkotaan, untuk bisa mencari jalan perubahan dengan cara yang tidak kontra kekuasaan. Gerakan ICMI berada di antara citra dan posisi Habibie.

Langkah strategis ICMInya Habibie terhadap pengembangan lembaga umat Islam kemudian melahirkan Bank Muamalat Indonesia pada akhir tahun 1991 sebagai embrio dari bank syariah di Indonesia.

Posisi ICMI sedemikian strategis, sehingga Bank Muamalat Indonesia bisa diterima keberadaannya di sistem perbankan saat itu. Tentu bukan dengan nama bank syariah atau bank Islam, karena penamaan Islam atau syariah adalah tabu di Orde Baru, maka digunakan nama istilah bank bagi hasil.

Kontribusi lain Habibie terhadap bank syariah pada masa krisis 1998 adalah dengan menghubungkan Bank Muamalat Indonesia untuk mendapatkan pendanaan dari Islamic Development Bank (IDB).

Diterimanya Bank Muamalat Indonesia di industri  keuangan saat itu, membuka pintu kelahiran lembaga ekonomi syariah lainnya di Indonesia. Konsep bagi hasil bank syariah diperkenalkan pada institusi yang lebih mikro, yaitu koperasi, yang kemudian melahirkan gerakan Baitul Mal wa Tamwil (BMT).

Oleh Presiden Soeharto bahkan dijadikan sebagai alternatif keuangan mikro melalui pencanangan “Gerakan 1000 BMT”, dimana banyak koperasi perdesaan yang difasilitasi menjadi BMT. Untuk mendukung program ini, didirikan Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK). Lagi-lagi ICMInya Habibie ada di belakang gerakan tersebut. Gerakan BMT ini sangat dibutuhkan mengingat Bank Muamalat Indonesia saat itu hanya satu-satunya bank syariah di antara bank konvensional yang jumlahnya lebih dari 100 bank.

Hal lain yang menjadi kontribusi Habibie pada perkembangan kelembagaan ekonomi syariah adalah ditetapkannya oleh Habibie Undang-undang Zakat Nomor 38/1999 pada 23 September 1999.

Melalui kebijakan ini lembaga zakat sampai hari sekarang berkembang dengan pesat, memiliki ekosistem yang baik dan berkontribusi bagi ekonomi Indonesia melalui gerakan sosial yang membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Masuknya zakat dalam kebijakan formal negara mengubah banyak hal tentang pelaksanaan zakat di Indonesia. Zakat menjadi lebih terorganisasi dan terasa kemanfaatannya bagi masyarakat. Bahkan menjadi mitra strategis bagi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan penanggualngan bencana.

Relasi Habibie dengan ICMI dan kontribusinya pada gerakan ekonomi syariah masih berlanjut.  Pada tahun 2017, Habibie memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi untuk meresmikan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Habibie meyakinkan bahwa untuk memeratakan pembangunan tidak hanya dibutuhkan aturan negara berupa undang-undang tapi bisa berasal dari ajaran agama.

Sikap Habibie terhadap umat Islam berbeda dengan kebanyakan tokoh utama Orde Baru lainnya. Hal ini tak lepas dari pandangan politik dan pemahaman demokrasi Habibie yang terbuka. Melihat sepak terjangnya dalam memberikan ruang bagi arus baru umat Islam di masa Orde Baru, membuktikan bahwa beliau bukan hanya seorang teknokrat, beliau juga seorang arsitek sosial yang piawai dalam memberikan solusi sosial dengan cara yang elegan dan demokratis. Semoga akan dilahirkan banyak Habibie di masa depan.*

 

You might also like